Berita

Kucuran Dana Inalum Kunci Mengembalikan Freeport

Selangkah lagi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menuntaskan pengambilalihan 51% saham PT Freeport Indonesia (Freeport). Empat dokumen baru ditandatangani Inalum, Freeport McMoran Inc (FCX) dan Rio Tinto, sebagai kelanjutan dari head of agreement (HoA) yang diteken Juli 2018.

Kemarin (27/9), Inalum, FCX dan Rio Tinto meneken dokumen sales and purchase agreement (SPA) atas pembelian 40% participating interest (PI) Rio Tinto, perjanjian divestasi Freeport serta dokumen shareholders agreement. Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin menyatakan, ini adalah penandatanganan terakhir perjanjian divestasi Freeport. Tapi Inalum bisa memiliki 51% saham Freeport setelah melunasi akuisisi. Nilai total divestasi 51% saham Freeport sekitar US$ 3,85 miliar atau Rp 57 triliun (kurs Rp 14.900= US$ 1). Perinciannya, US$ 3,5 miliar untuk membeli 40% PI milik Rio Tinto, dan US$ 350 juta untuk akuisisi 9,36% saham milik PT Indocopper Investama.

Inalum harus melunasi enam bulan sejak perjanjian diteken, atau paling telat Maret 2019. Inalum mengklaim telah mendapatkan komitmen pinjaman sindikasi dari 11 bank asing. Saya optimistis pembayaran selesai November 2018, kata Budi, kemarin. Inalum juga harus memenuhi izin di luar yurisdiksi Amerika Serikat sebagai negara asal FCX. Urusan ini berkaitan dengan porsi ekspor konsentrat. Freeport banyak menjual ke China. Antitrust mereka tidak mau entitas baru terlalu dominan ekspor ke China. Jika terlalu besar, khawatir harga bisa dikontrol.

Izin antitrust (komisi pengawas usaha) China ini mungkin agak lama, ujar Budi. Toh, Chief Executive Officer (CEO) FCX Richard Ad kerson meyakinkan, prosedur ini tak berisiko bagi transaksi Freeport. Tiap merger besar harus mendapatkan persetujuan organisasi antitrust. Ini hanya prosedural, bukan risiko transaksi, ungkap dia. Divestasi diyakini berefek positif bagi bisnis Freeport.

Salah satunya, Freeport akan mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) secara permanen. Selama ini, Freeport hanya mengantongi IUPK Sementara. Dus, pemerintah akan memperpanjang IUPK Sementara Freeport selama satu bulan hingga akhir Oktober 2018. Jika proses divestasi selesai, IUPK bisa diberi sampai 2031, kata Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Guru Besar Ilmu Hukum UI, Hikmahanto Juwana, mengingatkan, bila pemerintah memperpanjang IUPK hingga 2031, harga Freeport tak seharusnya dipatok pada asumsi harga tahun 2041. Bila ini terjadi, ini bisa dianggap ada kerugian negara.